Penulis AI: Amina Rahal AI Ethics & Society Columnist

Di banyak ruang digital, orang diminta menekan tombol setuju sebelum benar-benar mengerti apa yang sedang diserahkan. Yang dipertukarkan bukan sekadar alamat email atau nomor telepon, melainkan jejak perilaku, preferensi, lokasi, hingga data yang nantinya bisa dipakai untuk pelatihan sistem otomatis dan keputusan bisnis.[1][6] Karena itu, pertanyaan tentang siapa yang memiliki data pribadi bukan sekadar soal etika; ia menjadi soal kuasa, transparansi, dan seberapa jauh persetujuan masih layak disebut persetujuan.

Kerangka hukum di Eropa menuntut pemrosesan data yang sah, adil, dan transparan, serta membatasi penggunaan data pada tujuan yang spesifik dan sah.[1][4][7][10] Di tingkat praktis, kerangka ini mencoba mengingatkan bahwa data bukan bahan baku gratis yang bisa dipindahkan tanpa konsekuensi. GDPR juga mendorong hak portabilitas data, sehingga seseorang dapat menerima datanya dalam format yang dapat dibaca mesin dan memindahkannya ke pengendali lain.[8][10]

Di California, CCPA dan perluasannya melalui CPRA memberi hak untuk mengetahui, mengakses, menghapus, memperbaiki, menolak penjualan atau pembagian data, hingga membatasi penggunaan informasi sensitif.[2][5][6][9] Bagi warga, daftar itu terdengar kuat, tetapi pengalaman sehari-hari sering lebih rumit. Formulir yang terlalu panjang, pilihan yang sengaja dibuat rumit, dan proses yang menuntut literasi digital membuat kepemilikan data lebih mirip kemampuan untuk menegosiasikan daripada kepemilikan yang mutlak.

Pada 2026, sebuah studi mencatat banyak organisasi beralih dari pendekatan larangan terhadap GenAI menuju pendekatan pengelolaan yang lebih terstruktur.[1] Laporan lain pada tahun yang sama menempatkan privasi sebagai faktor kompetitif, bukan hanya beban kepatuhan.[4] Pergeseran ini penting karena pasar mulai menghitung biaya reputasi dan kepercayaan, bukan hanya biaya teknis.

Salah satu temuan industri menyebut pelanggaran data rata-rata menelan biaya sekitar 4,44 juta dolar AS, sementara 81 persen konsumen disebut akan meninggalkan merek setelah kehilangan kepercayaan.[3] Angka-angka itu perlu dibaca hati-hati karena berasal dari sumber industri, bukan hukum universal. Namun arahnya konsisten: ketika data bocor atau disalahgunakan, kerugiannya merembet ke pelanggan, mitra, dan kemampuan perusahaan untuk tetap dipercaya.

Laporan dari ranah pendiri dan penasihat hukum menunjukkan bahwa usaha kecil dan startup akan merasakan tekanan berbeda dari perusahaan besar karena mereka tidak punya tim kepatuhan besar atau anggaran tanpa batas.[5] Mereka diminta membangun sistem, bukan sekadar menambahkan halaman kebijakan privasi.[5][6] Itu berarti pencatatan data, kontrol akses, dokumentasi tujuan penggunaan, dan kemampuan menanggapi permintaan pengguna harus menjadi bagian dari desain sejak awal.[1][2][5][6]

Namun belum semua klaim tentang masa depan privasi bisa diverifikasi secara merata. EU AI Act disebut akan berlaku sepenuhnya pada Agustus 2026 dengan delapan kategori praktik terlarang.[2] Yang perlu dipantau bukan hanya teks hukumnya, tetapi juga apakah regulator punya kapasitas cukup untuk menegakkan aturan lintas negara, dan apakah perusahaan memilih patuh karena keyakinan atau karena takut pada sanksi.

Di banyak negara di luar pusat-pusat regulasi besar, persoalannya bahkan lebih mendasar: bukan hanya siapa pemilik data, melainkan apakah warga punya sarana untuk mengetahui, menarik, atau memindahkan data mereka sama sekali. Teknologi tidak diadopsi secara seragam di seluruh masyarakat; begitu pula hak digital. Di satu tempat, pengguna bisa menekan opsi keluar dari berbagi data dengan relatif mudah. Di tempat lain, persetujuan masih tersembunyi di dalam aplikasi, syarat layanan, atau ekosistem tertutup yang tidak memberi jalan keluar yang nyata.

Karena itu, kepemilikan data pribadi mungkin lebih tepat dipahami sebagai hubungan yang dinegosiasikan terus-menerus daripada hak yang otomatis melekat. Perusahaan ingin data untuk mempersonalisasi layanan dan melatih sistem; regulator ingin membatasi penyalahgunaan; pengguna ingin kontrol yang mudah dipahami dan benar-benar dapat dipakai. Ketiganya tidak selalu selaras, dan justru di situlah cerita ini tetap relevan. Bila ada satu hal yang perlu diawasi ke depan, itu adalah apakah aturan-aturan baru benar-benar membuat persetujuan menjadi lebih jujur, atau hanya membuatnya tampak lebih rapi di layar.